JAKARTA, 31 DESEMBER 2025 – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan percepatan program renovasi rumah nasional dalam pertemuan bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Pemerintah menargetkan renovasi ratusan ribu hingga jutaan rumah, dengan dukungan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN 2026.

Wamen PKP Fahri Hamzah mengungkapkan, anggaran renovasi rumah pada tahun depan telah tercantum dalam APBN 2026 dengan target awal sekitar 400 ribu unit rumah. Namun, Presiden Prabowo bahkan membuka peluang peningkatan target hingga 2 juta rumah, khususnya untuk perbaikan hunian masyarakat.

“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu rumah. Bahkan Presiden setuju jika ditingkatkan sampai 2 juta, itu tidak ada masalah,” ujar Fahri kepada awak media.

Fahri menjelaskan, tantangan utama pelaksanaan renovasi rumah berada di kawasan perkotaan, terutama terkait keterbatasan lahan dan kompleksitas tata ruang. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme percepatan khusus melalui regulasi baru.

“Untuk target 1 juta rumah di perkotaan, memang dibutuhkan mekanisme akselerasi karena persoalan lahan sangat kompleks. Saat ini kami sedang menyiapkan konsep regulasi, kemungkinan dalam bentuk Perpres atau PP,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi atas capaian sejumlah program prioritas pemerintah menjelang akhir 2025.

Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan peran Danantara, serta pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah memasuki tahap pengembangan gerai.

“Bapak Presiden senang dengan perkembangan program-program prioritas yang sudah dicapai,” kata Qodari.

Presiden Prabowo, lanjut Qodari, menilai bahwa setiap rupiah anggaran negara harus memberikan efek berganda bagi perekonomian. Konsep ini disebut Presiden sebagai velocity of money, di mana belanja negara diharapkan mendorong aktivitas ekonomi secara berlapis di masyarakat.

Terkait penanganan dan rehabilitasi bencana, Qodari menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan program prioritas. Pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran serta mengoptimalkan sumber pendanaan, termasuk dari penegakan hukum di sektor strategis.